Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Nilai RUU HIP Bermasalah Secara Fundamental

- 25 Juni 2020, 11:09 WIB
Guru Besar Hukum Tata Negara UNPAD, Susi Dwi Harijanti.*/fixindonesia

FIXINDONESIA.COM – Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) terus menuai polemik. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai organisasi masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi meminta DPR menghentikan RUU HIP tersebut di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu 24 Juni 2020 kemarin.

Tak hanya organisasi masyarakat, para akademisi pun turut berkomentar terkait dengan RUU yang dinilai bermasalah baik dari aspek prosedur maupun dari substansi.

Salah satunya, Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad, Susi Dwi Harijanti. Menurutnya, penolakan secara masif menunjukkan bahwa RUU mempunyai masalah-masalah yang bersifat fundamental, baik dari aspek prosedur maupun substansi

“Sebagaimana saya sebut pada jawaban terdahulu, RUU ini bermasalah dari aspek prosedur dan substansi. Intinya melanggar UU No. 12 Tahun 2011. Dari segi prosedur, meskipun dikatakan sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas), namun tidak dapat dikatakan sudah memenuhi syarat keterbukaan,” ujarnya kepada Fixindonesia, Kamis 25 Juni 2020.

Baca Juga: Berhasil Tekan Angka Penularan Covid-19 Dalam Negeri, Jepang Bingung Soal Uji Klinis Obat Covid-19

Dari aspek demokrasi, lanjut Susi, Prolegnas baru berarti apabila rakyat juga mengetahui rancangan materi sebuah RUU, bukan sekedar judul sebuah RUU. Selain itu, pembuatan naskah akademik tampaknya dibuat dalam waktu singkat sehingga menihilkan partisipasi publik.

“Ketidakmampuan menjawab pertanyaan fundamental tentang kebutuhan menyebabkan buruknya materi muatan,” ujarnya.

Pertama, lanjut dia, mendegradasi Pancasila sebagai falsafah negara sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi norma UU biasa dan memeras menjadi Trisila dan akhirnya Ekasila. Kedua, tidak menggunakan Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 sebagai dasar hukum. Ketiga, sebagian besar pasal tidak berisi norma.

“Akibat dibuat dalam waktu singkat dan minim partisipasi publik, naskah akademik (NA) tidak mampu menjawab secara komprehensif terhadap pertanyaan mengenai kebutuhan pengaturan,” paparnya.

Halaman:

Editor: Rinda Suherlina


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X