Ombudsman Sebut Sebanyak 397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan

- 29 Juni 2020, 14:01 WIB
Ilusrasi Pegawai BUMN.*/Instagram/@ombudsmanri137 /

FIXINDONESIA.COM - Sebanyak 397 Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terindikasi rangkap jabatan. Selain itu, terdapat juga 167 orang rangkap jabatan di anak perusahaan BUMN.

Hal tersebut diungkapkan anggot Ombudsman RI, Alamsyah Saragih. Dia mengatakan data tersebut berdasarkan kajian Ombudsman pada 2019 lalu. Menurutnya indikasi rangkap jabatan ini dapat memberikan dampak pada kerugian negara.

Alamsyah menjelaskan rangkap jabatan ini muncul karena adanya regulasi yang memicu peluang untuk pengabaian etika. Sebelumnya, diatur bahwa PNS dilarang menduduki jabatan direksi dan komisaris perusahaan swasta berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30/1980.

Baca Juga: Artis Kontroversial Ini Diduga Sindir Baim Wong Lewat Medsos Hingga Jadi Trending di Twitter

Namun aturan itu, kemudian diubah menjadi PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS yang tidak adanya larangan untuk rangkap jabatan pada perusahaan swasta kecuali menjadi anggota partai politik. Sehingga seolah-olah diperbolehkan untuk menjadi komisaris BUMN maupun anak perusahaannya.

"Ombudsman berpendapat bahwa pembiaran benturan regulasi tersebut telah menghasilkan ketidakpastian dalam proses rekrutmen, pengabaian etika, konflik kepentingan, diskriminasi, dan akuntabilitas yang buruk," ujar Alamsyah dilansir dari laman resmi Ombudsman, Minggu 28 Juni 2020.

Adanya rangkap jabatan ini, kata Alamsyah dapat berpotensi memicu munculnya konflik kepentingan dan maladministrasi. Sehingga dapat menurunkan kepercayaan publik serta mengganggu kinerja BUMN dalam pelayanan publik.

Baca Juga: Annisa Pohan Unggah Foto Adegan Mirip Drakor, Netizin Sebut Ini Versi Lokalnya

"Ombudsman memandang proses rekrutmen Komisaris BUMN ini akan terus mengundang polemik kecuali pemerintah melakukan perbaikan secara fundamental. Untuk itu, terkait perbaikan hal-hal yang bersifat fundamental Ombudsman akan menyampaikan saran tertulis kepada Presiden RI, dan sejumlah masukan di tataran operasional kepada Menteri BUMN," katanya.

Halaman:

Editor: Rinda Suherlina


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X