Soal Larangan Penggunaan Kantong Plastik di DKI, Ada Banyak Catatan

- 5 Juli 2020, 14:12 WIB
Ilustrasi orang berbelanja menggunakan kantong plastik sekali pakai .*/Pixabay/MabelAmber /

FIXINDONESIA.COM - Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pengunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan disahkan pada bulan Desember tahun lalu, namun Pergub ini baru berlaku sejak Rabu 1 Juli 2020. Sosialisasi terkait peraturan ini dilakukan selama rentang waktu enam bulan (Desember 2019 hingga Juni 2020) sebelum pemberlakuan.

Menyambut hari pertama pelarangan ini, The Conversation Indonesia bersama Bella Nathania dari Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), Intan Suci Nurhati dari LIPI, Tiza Mafira dari Diet Kantong Plastik, dan Fidelis Eka Satriastanti dari The Conversation Indonesia menyelenggarakan diskusi yang bertajuk Hari Pertama Pemberlakuan Larangan Kantong Plastik Sekali Pakai di Jakarta lewat kanal YouTube The Conversation Indonesia.

Baca Juga: Pernah Merasakan Setir Mobil Bergetar? Mungkin ini Penyebabnya

Kemasan plastik sekali pakai yang biasa digunakan untuk membungkus daging masih diperbolehkan hingga ada penggantinya yang lebih ramah lingkungan, namun konsumen dianjurkan untuk membawa wadah sendiri. Sementara kantong plastik (kresek) yang bergagang sepenuhnya dilarang dan kantong belanja ramah lingkungan dianjurkan.

Bella menyebutkan ada empat catatan terhadap peraturan ini, yakni jangka waktu peralihan yang tidak jelas, tidak ada definisi jelas terkait kantong kemasan yang ramah lingkungan, publikasi hasil peneggakan hukum, dan harga yang wajar.

Baca Juga: Jual Koleksi Berlian untuk Bertahan Hidup, Barbie Kumalasari: Saya Stres

Jangka waktu peralihan yang tidak jelas ini dapat digunakan sebagai celah hukum yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk mengulur-ulur pergantian kantong plastik ke kantong yang lebih ramah lingkungan. Bella mengatakan, pemberian insentif bagi para pelaku usaha yang sudah berhasil melakukan pergantian ini dapat berguna untuk menyiasati celah hukum tersebut.

Sanksi administrasi dalam pergub ini bervariasi dan berjenjang, mulai dari teguran tertulis, uang paksa, pembekuan ijin, hingga pencabutan ijin.

“Jangan sampai pengenaan sanksi ini hanya pelaku usaha dan pemerintah, tapi itu juga bagian dari informasi publik. Hal itu adalah bagian dari penyelenggaraan negara, seperti bagaimana negara ini menjalankan pengawasan. Hasil penegakkan hukumnya menurut saya adalah informasi publik,” jelas Bella.

Halaman:

Editor: Rinda Suherlina


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X