Soal Wacana Dihidupkannya Kembali GBHN, Prof Susi Dwi Harijanti: Haluan Negara, bukan GBHN!

- 14 September 2020, 11:29 WIB
Menyoal Wacana Dihidupkannya Kembali GBHN menurut Profesor Susi Dwi Harijanti /


FIXINDONESIA.COM- Wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 khususnya terkait dihidupkannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), kembali mencuat dan ramai diperbincangkan publik sehingga menuai pro kontra dari berbagai kalangan.

Guru Besar Universitas Padjadjaran, Profesor Susi Dwi Harijanti mengatakan jika GBHN hendak dihidupkan kembali sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan, maka istilahnya menjadi Haluan Negara, bukan GBHN ala Orde Baru. Sebab hal tersebut sudah tidak sesuai dengan sistem pemerintahan dan Ketatanegaraan Indonesia saat ini.

Baca Juga: Soal Aksi Simpatik di Mubes IKA Unpad, Panitia: Pengurus dan Anggota IKA Unpad dalam Satu Langkah

Baca Juga: Hati-hati Investasi Bodong Kembali Marak, Kali Ini Lewat Internet

 

“Kalau GBHN akan dihidupkan kembali maka harus dipahami sebagai Haluan negara, jadi bukan GBHN ala Orde Baru dan sebagai Haluan Negara maka itu berasal dari atau menemukan justifikasinya dari pembukaan UUD 1945 sebagai haluan yang utama guna membuka materi-materi Haluan Negara, kalau di negara-negara lain disebut The Directive Principles of State Policy (DPSP)” ujarnya saat dihubungi Fixindonesia.

Lanjutnya, pihaknya dalam hal ini Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) bersama dengan Badan Pengkajian menyatakan bahwa wacana Amandemen UUD 1945 diskursus mengenai GBHN mesti di format ulang atau dirumuskan kembali agar selaras dengan kebutuhan negara saat ini.

Baca Juga: PSBB DKI Jakarta Mulai Diberlakukan, Bansos Masih Menunggu Arahan dari Presiden Jokowi

Baca Juga: Kritik Keras Terhadap Pelaku Penusukan Syekh Ali Jaber di Lampung

 

Halaman:

Editor: Siti Resa Mutoharoh


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X