Ini Alasan Kemnaker Minta Pekerja Kembalikan Dana BLT BPJS Ketenagakerjaan yang Sudah Cair

- 17 Oktober 2020, 10:44 WIB
Ini Alasan Kemnaker Meminta Perkerja Kembalikan Dana BLT BPJS Ketengakerjaan Yang Sudah Cair /Instagram/@idafauziyah

FIXINDONESIA.COM – Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19. Masih banyak masyarakat yang terdampak akibat pandemi ini. Pemerintah terus berupaya dalam membantu masyarakat. Hingga saat ini bantuan terus disalurkan baik dari pemerintah maupun dari sektor swasta untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang memanfaatkan bantuan dari pemerintah. Salah satunya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta pengembalian dana BLT BPJS Ketenagakerjaan yang sudah cair kepada para pekerja yang tidak memenuhi syarat tapi mendapatkan bantuan.

Kemnaker mengimbau kepada seluruh pekerja yang sudah mencaikan dana BLT BPJS Ketenagakerjaan tapi tidak memenuhi syarat untuk mengembalikannya ke kas negara. Jika tidak maka akan dikenakan sanksi.

Baca Juga: Dibatas 3 Juta Penerima, Perhatikan! Ini Cara dan Syarat Terima BLT UMKM Rp2,4 Juta Tahap 2

Sanksi tidak hanya diberikan kepada perseorangan pekerja, tetapi Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fuziyah juga mengancam perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan untuk mendapapatkan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Kami ingatkan bahwa pemberi kerja yang tidak memberikan data yang sebenarnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitupun dengan pekerja yang tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Permenaker 14 Tahun 2020, namun telah menerima bantuan ini, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan tersebut ke rekening kas negara," tegas Ida melalui siaran virtual dikutip Fixindonesia dari Mantrasukabumi yang sebelumnya telah tayang dengan judul “Kemnaker Tiba-tiba Minta Pekerja Kembalikan Dana BLT BPJS Ketenagakerjaan yang Sudah Cair, Ada Apa?”.

Adapun syarat calon penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan, yang diatur dalam Permenaker Nomor 14 Tahun 2020, yakni:

- Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

- Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan

Halaman:

Editor: Firda Rachmawati

Sumber: Mantra Sukabumi


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X