Narasi RUU Penyiaran dalam Telaah Antropologi

- 30 Juni 2020, 09:28 WIB

Dr. Amirudin, MA

Ketua Prodi Antropologi  FIB Undip

Dalam membahas tema ini mungkin banyak yang bertanya, bagaimana antropologi bisa dipakai sebagai disiplin ilmu yang membahas kegiatan penyusunan RUU. Jangan salah duga bahwa dalam perkembangannya, studi antropologi  mengalami perubahan, dalam teori maupun metode, bukan saja diperuntukan untuk mengkaji kebudayaan pada masyarakat sederhana; tetapi juga kebudayaan pada masyarakat kontemporer. Termasuk  satuan sosial pada organisasi pemerintah, partai politik, parlemen, maunpun organisasi korporate.

Pada organisasi seperti ini, orang-orang yang ada di dalamnya juga memproduksi budaya dan/atau menjalankan organisasinya berdasarkan blueprint kebudayaannya. Banyak antropolog yang kemudian mengkaji secara etnografis sejumlah kebudayaan yang hidup dan berkembang dalam beragam organisasi itu melalui telaah antropologi kebijakan, antropologi bisnis dan korporat, antropologi politik, antropologi birokrasi, atau bahkan antropologi pertahaan.

Khusus untuk mendalami  penyusunan RUU Penyiaran yang baru saya akan menggunakan carapandang dalam Antropologi Kebijakan sebagaimana buku yang disusun Chirst Shore dan Susan Wright (1997) berjudul  Policy Antropology: Critical Perspective on Governance and Power.  Dalam buku itu ada bab yang menjelaskan Policy as Political Technology: Governmentality and Subjecitivty, yang didalamnya ada bagian yang membahas reform and resistence (reformasi atau resistensi).  Untuk perspektifnya saya menggunakan strukturalisme dalam antropologi, untuk mengungkap struktur sosial atau sistem penyiaran macam apa yang akan dibangun melalui imaji yang terdapat dalam deep sctructure (nalar pikiran) dari para penyusunnya.

Baca Juga: Diduga Tak Patuhi Larangan Konser, Begini Klarifikasi Rhoma Irama

Jika para penyusun itu berasal dari kelompok partai yang beragam, multi-arah, dan dikelilingi beragam kelompok kepentingan yang  multi-arah pula, maka paling tidak dalam proses penyusunananya mencerminkan kontestasi dari keragamaan cara pandang yang mewarnai narasi teks RUU itu. Dan keragaman itu, umumnya berada dalam dua kutub carapandang berkarakter oposisi biner: model reformasi atau model resistensi, gradualisme atau nongradualisme, netralitas (relativisme) teknologi atau non-netralitas teknologi.

Sejumlah cara pandang itu hidup sebagai deep structure dalam semesta pikiran beragam  kelompok yang akan diungkap, sebagai nalar utama yang mengimajinakan bagaimana struktur nyata dan sistem penyiaran nasional yang akan dibentuk UU Penyiaran yang baru.

Nalar Pikiran Narasi RUU Penyiaran

Halaman:

Editor: Rinda Suherlina


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Hindari Cedera Tubuh saat WFH

11 Juli 2020, 16:10 WIB

Apakah Pancasila Kehilangan Arah

6 Juli 2020, 18:49 WIB

Kasus Pembakaran Bendera PDIP

30 Juni 2020, 15:54 WIB

Korona dan Bagaimana Kita Berbahasa

11 Juni 2020, 09:31 WIB

Hakikat Kemenangan di Tengah Pandemi

23 Mei 2020, 19:45 WIB

Agar Tetap Sehat Setelah Ramadhan

23 Mei 2020, 09:56 WIB

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X